Penolakan Politik Dinasti Masih Berlanjut, Mahasiswa Kritik Putusan MK

Penolakan terhadap politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia masih terus bergulir. Hal ini terlihat dari aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMARA) di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kendari, Selasa (5/12/2023).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM. Mereka menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinilai memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto, penuh dengan kepentingan elite.

"Yang sangat kita miriskan dengan kejadian kemarin putusan MK. Kami menduga ada sebuah settingan oleh MK sehingga sengaja dibukakan gerbang sebesar-besarnya agar bisa mendaftar," kata Koordinator Aksi AMARA, Ardianto.

Ardianto mengatakan bahwa pembentukan MK sejak tahun 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan tata negara RI. Namun, peran MK kemudian terdegradasi akibat putusan tentang batas usia capres-cawapres.

"Kehadiran MK ini merupakan kemajuan besar. Hari ini sudah dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan elite-elite politik. Maka hadir lah keresahan mahasiswa, maka ada mimbar demokrasi. Kita harus kembali merefleksikan politik dinasti jangan terulang kembali," kata mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) itu. 

Ardianto berharap dengan adanya mimbar demokrasi ini bisa memantik kembali daya kritis mahasiswa.

Selain di Unsultra, penolakan politik dinasti juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pada 23 November 2023, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur menggelar aksi di Surabaya menolak politik dinasti. Aksi serupa juga dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah lainnya, seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung.

Penolakan terhadap politik dinasti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya politik dinasti. Politik dinasti dapat menghambat demokrasi dan menguatkan oligarki. Politik dinasti juga dapat membuat kekuasaan menjadi turun-temurun dan tidak terbuka bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, penting untuk terus menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti. Masyarakat harus terus mengawasi dan mendesak pemerintah untuk membuat aturan yang tegas untuk mencegah politik dinasti.

Aksi Mahasiswa Tolak Politik Dinasti di Yogyakarta

Penolakan terhadap politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari 35 kampus di Yogyakarta pada 23 November 2023.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinilai memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Koordinator mahasiswa dalam aksi di Tugu Yogyakarta, Ahmad Kholil menyebut penggunaan topeng anonimus merupakan simbolisasi perlawanan terhadap elite politik yang antidemokrasi.

"Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade kepada wartawan, belum lama ini.

Penolakan terhadap politik dinasti juga terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia, seperti di Surabaya, Bandung, dan Kendari. Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan bahaya politik dinasti.

Politik Dinasti dan Sosok Anwar Usman

Penolakan terhadap politik dinasti juga semakin kuat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman.

Anwar terbukti melanggar kode etik dan sederet prinsip profesi terkait uji materi pasal syarat batas usia calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Putusan MKMK itu turut memberikan kesan ternyata penanganan perkara uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak dilakukan dengan baik yang dampaknya cukup besar terhadap situasi politik menjelang pemilihan presiden.

Di sisi lain, sosok Anwar juga menjadi sorotan setelah menikah dengan Idayati, adik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menjadi pusat perhatian ketika sejumlah pihak mengajukan uji materi terhadap syarat batas usia capres-cawapres.

Dari sekian gugatan yang ditangani adalah uji materi nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi salah satu putusan yang paling kontroversial dalam sejarah MK. Putusan ini mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, yang mempersoalkan syarat batas usia capres-cawapres yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Putusan MK ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai putusan ini merupakan bentuk intervensi MK terhadap proses politik dan berpotensi memperkuat praktik politik dinasti. Sejumlah pakar hukum tata negara juga menilai putusan ini bertentangan dengan prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dianut oleh MK.

Selain itu, putusan MK ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman. MKMK menilai Anwar telah melanggar kode etik dan sederet prinsip profesi terkait uji materi pasal syarat batas usia capres-cawapres.