MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Belakangan ini, muncul kembali wacana bahwa Pulau Bali akan dijadikan wisata halal oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio dan wakilnya Angela Tanoesoedibjo. Mengutip dari tagar.id bahwa Menpar sempat melontarkan statement “Banyak wilayah Indonesia yang buka muslim. Misalnya Toba dan Bali. Itu kita siapkan tempat ibadah, wudhu agar mereka nyaman,” ujarnya di Jakarta 6 November 2019.
Hal ini memicu banyak reaksi yang khususnya bagi masyarakat Bali sendiri. Reaksinya pun bervariasi, namun pada prinsipnya masyarakat Bali menolak adanya wacana menjadikan Bali menjadi wisata halal. Hal ini dikarenakan Bali merupakan daerah yang berpijak pada pariwisata budaya, yakni dengan menonjolkan adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh Bali.
Tidak sekali isu ini dilontarkan oleh pemerintah, sebelumnya pada tahun 2015 pemerintah juga pernah menyampaikan wacana wisata halal ini akan diterapkan di Bali. Namun, pada saat itu pun reaksinya tetap sama yaitu menolak wacana tersebut.
Jika melihat sejarah kebelakang bahwa sejak dulu masyarakat Bali sudah menganggap warga muslim di Bali sebagai saudara dan memberi sebutan “nyame selam” (saudara Islam) selain itu juga raja-raja di Bali pun sejak dulu memberikan tempat khusus di Bali untuk tempat tinggal.
Wacana wisata halal ini pun mendapatkan tanggapan dari salah satu organisasi kepemudaan Hindu yang berdomisili di Bali yaitu, Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Bali (PD KMHDI Bali). Ini disampaikan langsung oleh I Gusti Putu Kirana Dana yang merupakan pucuk Pimpinan KMHDI di Bali. Togar sapaan pemuda ini, dia sangat menyayangkan wacana ini muncul dari pemerintah pusat. Dengan munculnya wacana ini memperlihatkan bahwa pemerintah hari ini belum mampu memahami Bali serta sejarahnya dan secara tak langsung pemerintah memperlihatkan kelemahannya. Ungkapnya saat ditemui di sekretariat KMHDI, Rabu (13/11/2019).
“Seharusnya sebelum pemerintah melontarkan statement tersebut, akan lebih baik jika mereka mempelajari terlebih dahulu seperti apa itu Bali. Mulai dari sejarahnya, hingga kehidupan bermasyarakat di Bali saat ini. Perlu kami tekankan juga bahwa Bali terkenal tidak hanya karena budaya maupun destinasi wisatanya. Lebih dari itu, Bali terkenal karena keramahan masyarakatnya. Lihat saja sejarahnya, kami disini sudah sejak lama bersaudara dengan warga muslim disini, bahkan kami menyebut mereka “nyame selam”. Jadi kami harapkan pemerintah jangan membuat kegaduhan untuk masyarakat Bali sebelum membuat kebijakan sebaiknya Pak Menteri jalan-jalan dululah melihat karakteristik dari daerah-daerah di Indonesia” tegas Togar yang juga Ketua PC KMHDI Karangasem priode 2015-2017.
Pihak PD KMHDI Bali sendiri meminta jika memang wisata halal menjadi program prioritas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, silahkan fokuskan program tersebut ke daerah lain yang lebih relevan untuk menerima program tersebut.(DI)
Editor: N. Arditya