MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Proses sengketa informasi antara WALHI Bali melawan Gubernur Bali terkait permohonan informasi mengenai surat yang dikirimkan Gubernur Bali Wayan Koster terkait usulan revisi Perpres 51/2014 telah sampai pada agenda pembacaan putusan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa (5/11/2019).
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis, I Gusti Agung Widiana Kepakisan. Pada sidang kali ini Kuasa Gubernur Bali yang diwakili oleh I Ketut Ngastawa, Made Sumiati dan Agung Dian. Sedangkan pihak kuasa WALHI Bali diwakili oleh tim hukum WALHI Bali Iwayan Adi Sumiarta S.H M.kn dan Direktur eksekutif WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama.
Ketua Majelis Komisioner Widiana kepakisan dalam keterangannya juga mengatakan bahwa putusan yang dilakukannya memang seharusnya seperti itu sebab Informasi yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang terbuka. Widiana menerangkan Adapun alasan Gubernur Bali Wayan Koster menutup informasi yang dimohonkan pada waktu itu memang salah sebab tidak ada uji Konsekwensi yang dilakukan.
“Tindakan yang dilakukan Gubernur Bali itu bisa dikatakan tidak mematuhi peraturan” pungkasnya Widiana.
Sebab dalam menutup suatu informasi harus disertai dengan uji konsekuensi terlebih dahulu.
Untung Pratama menyampaikan bahwa surat usulan revisi Perpres 51/2014 dari Wayan Koster untuk Presiden Joko Widodo memang merupakan informasi publik. Apalagi WALHI Bali yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat ForBALI secara konsisten selama 6 tahun lebih ikut menolak reklamasi Teluk Benoa.
“Seharusnya surat tersebut dibuka sebab kualifikasi dari surat tersebut merupakan informasi publik,” tuturnya
Adi Sumiarta sebelumnya mengapresiasi atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim terkait informasi yang dimohonkan oleh pemohon dapat terpenuhi. Salinan surat yang dimohonkan oleh WALHI Bali terkait pembatalan Perpres 51/2014 yang dikirimkan oleh Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo dibuka ke publik.
“Jadi surat yang selama ini tidak dibuka ke publik oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan dikatakan tertutup itu tidak benar,” tungkasnya.
Lebih lanjut Adi Sumiarta juga menambahkan bahwa dari perjalanan panjang proses sengketa informasi ini, harusnya bisa menjadi pelajaran bagi pelaksana pemerintahan untuk kedepannya agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses informasi sebab itu merupakan hak dari masyarakat. Lebih jauh, Adi Sumiarta juga menegaskan sudah seharusnya Gubernur Bali Wayan Koster meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Bali karena telah menghambat publik untuk mendapatkan salinan surat yang nyatanya merupakan informasi terbuka dan wajib diberikan kepada Publik.
“Wayan Koster harus meminta maaf karena sudah mempersulit publik untuk mendapatkan salinan surat tersebut,” tegasnya. (DI)
Editor: N. Arditya