MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Gubernur Bali Wayan Koster melakukan konferensi pers terkait Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Adapaun inti dari konferesi tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Propinsi Bali, Tanggal 4 Oktober 2019.
“Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bukan hal yang mengejutkan karena ForBALI dan jaringannya terlibat aktif mendorong proses penetapan kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di Kementerian Kelautan dan perikanan. ForBALI juga secara aktif melakukan pertemuan dengan stakeholder dan menjadi narasumber dalam kegiatan terakhir Penetapan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, dan terakhir aktif daam “FGD Tindak Lanjut Penetapan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa”, yang diadakan pada tanggal 17 September 2019,” terang Koordinator ForBali Wayan “Gendo” Suardana melalui pers rilis.
Disamping aktif mendukung upaya penetapan KKM Teluk Benoa melalui upaya-upaya terlibat aktif dalam bebagai pertemuan dan berkomunikasi dengan berbagai stake holder, ForBALI juga memberi kontribusi berupa bebagai data dan informasi yang digunakan sebagai dasar Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Komservasi Maritim adalah data-data milik ForBALI. Dimana data-data tersebut dikumpulkan oleh ForBALI selama 6 tahun lebih. Salah satu contohnya adalah Peta 71 titik Suci di Kawasan Teluk Benoa yang dijadikan lampiran dalam Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita, No. 01/Kep/SP PARISADHA/IV/2016 tentang.Kawasan Suci Teluk Benoa. Halmana data tersebutlah yang menjadi dasar penetapan KKM Teluk Benoa. Hal ini pula yang membedakan KKM Teluk Benoa dengan KM di kawasan perairan lainnya di Indonesia.
ForBALI mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur Bali untuk mendorong penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim, walaupun butuh perjuangan rakyat bertahun-tahun hingga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Propinsi Bali terbit.
“Keputusan tersebut menjadi modal awal untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. ForBALI dalam kesempatan ini juga mengucapkan terimakasih atas kerja keras semua stakeholder untuk mendorong terbitnya instrument hukum ini,” pungkasnya.
ForBALI berpandangan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Propinsi Bali ini belum cukup untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Bayang-Bayang Perpres No 51 th 2014 masih cukup kuat.
“Masih dibutuhkan instrumen hukum yang mengkhusus dan/atau sederajat seperti Perpres yang mengatur Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Laut/RTRL yang menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Oleh karenanya, instrumen hukum tersebut dapat menggugurkan keberlakuan Perpres Nomor 51 Tahun 2014,” sarannya.
Lebih lanjut, ForBali meyakini jika hal tersebut sudah dipenuhi maka kedepan juga akan dapat menguatkan Perda RZWP3K yang saat ini sedang dalam pembahasan.
“Masih dibutuhkan kerja keras dan perjuangan total seluruh elemen rakyat Bali untuk benar-benar memastikan Teluk Benoa kuat secara hukum sebagai kawasan konservasi maritim,” simpulnya. (DI)
Editor: N. Arditya