MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Hangatnya pemberitaan terkait mutasi jabatan berupa penurunan kelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karangasem, I Gede Adnya Muliadi telah terdengar hingga Pemerintah Provinsi Bali. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengutarakan bahwa persoalan tersebut sedang dalam tahap upaya penyelesaian.
“Saya sudah serahkan pada Sekda provinsi untuk merespon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan sistem yang telah dijalankan supaya betul-betul, jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah daerah di Kab. Karangasem,” pungkas Koster saat ditemui setelah membuka Workshop Workshop Penguatan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N), di Hotel Inna Heritage, Denpasar, Selasa (30/7/2019).
Dengan bantuan Sekda Provinsi Bali, Gubernur Bali berharap agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cepat.
“Secepat mungkin, saya minta pak sekda (provinsi) untuk menangani,” tegasnya.
Pasalnya, permasalahan mutasi jabatan tersebut bertepatan dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2019 dan RAPBD Induk Karangasem 2020. Hal tersebut tentunya dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pemerintahan.
“Sebenarnya kan ada kewenangan bupati yntuk mengatur, tetapi harus berhati-hatilah. Karena saat ini kan sedang berlangsung pembahasan apbd perubahan kab/kota se-bali, provinsi juga. Jangan sampai mutasi jabatan itu mengakibatkan terganggunya dalam menjalankan agenda pembangunan itu sendiri,” jelasnya
Dikonfirmasi kembali terkait potensi gangguan jalannya pemerintahan, Koster merasa dampaknya tidak akan sejauh itu.
“Saya sih tidak melihat seperti itu, tapi paling nggak kan membuat suasana jadi tidak kondusif,” tapisnya.
Sejauh ini Gubernur belum menghubungi Bupati Karangasem perihal kelanjutan permasalahn mutasi jabatan tersebut, begitu pula sebaliknya dari Bupati Karangasem.
“Belum. Bupatinya juga belum lapor,” tutupnya. (DI)
Editor: N. Arditya