MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Semakin menurunnya jumlah umat Hindu di Indonesia baik di Bali, Kalimantan dan Sulawesi hal tersebut cenderung dilatar belakangi kurangnya pendalaman dan pengetahuan untuk menjawab persoalan masa kini, terlebih lagi minimnya tindak lanjut dari para pimpinan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Parishada Pusat atau Panitia Pembangunan Kahyangan Agung Jagatnatha dan Pasraman Agung Nusantara, Acaria Agni Yogananda saat menggelar audiensi penyampaian aspirasi rencana pembangunan Pura Kahyangan Agung Jagatnatha Nusantara dan Pasraman Agung Nusantara kepada DPRD Provinsi Bali, Rabu, (4/10/2018), di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar.
Keputusan Sabha Pandita untuk menyikapi berbagai hal yang terjadi adalah perlunya pembangunan pasraman sebagai pusat pendidikan umat Hindu dan pengembangannya. “Kami menuntut untuk diperjuangkan dan difasilitasi oleh Dewan dalam rangka pembangunan SDM umat Hindu melalui pembangunan Pura Jagatnatha yang representatif bagi umat Hindu”, sambungnya.
Dijelaskan lebih lanjut, Acaria Agni Yogananda mengaskan bahwa kepanitiaan ini bersifat terbuka dan didukung oleh berbagai pihak seperti Parisadha Hindu Pusat dan Gubernur Bali, maupun Pusat Kajian Hindu. Sebelumnya Gubernur Made Mangku Pastika juga mendukung rencana ini dengan menawarkan lahan di daerah Tohpati dan Padanggalak namun tentunya lebih strategis di Tohpati. “Kita kurang sekali terhadap pengembangan SDM dan dana dalam pembinaan. Kalau diserahkan pada desa pakraman sudah terlalu padat dengan agendanya dan tidak maksimal untuk pengembangan SDM”, ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 Fraksi PDIP, Nyoman Parta menanggapi bahwa pada 2019 akan dibangun Pasraman yang pernah dibahas oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan untuk menjawab permasalahan umat Hindu Bali. Pasraman dibutuhkan untuk pendakian spiritual dan kesadaran beragama yang lebih implementatif. “Kami segera akan merapatkan ini karena akan ada rapat membahas anggaran 2019 dan Komisi 4 dari sisi gagasan mendukung hal itu, sebelum akan kita dilakukan kajian-kajian lebih lanjut”, pungkasnya. (NN)
Editor: N. Arditya