MENARAnews.com, Denpasar (Bali) – Mendekati masa tenang dan hari H Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum RI terus memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, saat melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (19/06/2018).
Hal yang menjadi atensi penting KPU RI kali ini adalah kesiapan logistik menjelang hari H Pilkada Bali 2018, dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
“Tantangan Pileg dan Pilpres adalah penetapan DPS serta kendala jumlah PPK yang terbatas, sehingga KPU Kabupaten/Kota sedang melakukan Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi dan berharap JR dapat diputuskan dengan segera”, ungkap Arif Budiman.
Lebih lanjut mengenai rapat koordinasi dan evaluasi kali ini, Ketua KPU Prov. Bali Dewa Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya kesiapan segenap stakeholder di seluruh Bali dalam menyelenggarakan Pilkada dengan baik. “Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk penegasan komitmen menyelenggarakan pemilu dan aturan terkait pemilu”, jelas Dewa Wiarsa Raka Sandi.
“Mengenai kondusifitas wilayah Bali selama pesta demokrasi 2018 seluruh stakeholder harus waspada terhadap ancaman yang akan muncul dari pihak-pihak tertentu. KPU, Bawaslu dan Panwaslu agar bekerja sungguh-sungguh dalam pelaksanaan pilkada begitu juga peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan kondusifitas pemilu”, ujar Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.
Dijelaskan lebih dalam mengenai pelanggaran pemilu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menekankan bahwa menjelang masa tenang potensi pelanggaran tetap ada seperti money politic, maupun konflik horizontal antara simpatisan. “Meskipun masa tenang, potensi pelanggaran pemilu itu tetap ada, jadi pengawasan intensif akan terus kita lakukan”, tegasnya.
Selanjutnya dipenghujung rapat juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk penegasan komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan professional. (NN)
Editor: N. Arditya