MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Kota Bukittinggi adalah kota yang terbuka. Selain efek positif yang diterima kota, efek negatif berupa dampak sosial juga cukup mengkhawatirkan. Dampak sosial dari kependudukan itu sangat banyak, seperti permasalahan sosial kemasyarakatan. Mulai dari kriminalitas, keamanan lingkungan, penyakit masyarakat, penyakit HIV, AIDS, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan masalah yang hangat saat ini yaitu LGBT.
Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi saat membuka Sosialisasi Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk, menyoroti permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut. Pihaknya mengatakan apabila pemasalahan sosial tidak diatasi, maka dampaknya akan sangat besar sekali., termasuk permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
“Kita menghargai hak personal masyarakat. Tapi hal personal itu dibatasi dengan norma agama, norma adat dan kondisi sosial masyarakat di lingkungan itu sendiri. Kota Bukittinggi punya norma agama dan adat. Karena itu kita harus berjuang mengatasi masalah LGBT itu. Dimulai dari keluarga, lingkungan RT, RW, dan Lurah ikut bertanggung jawab mengatasi LGBT tersebut,” katanya.
Dikatakan Wako Irwandi, permasalahan LGBT dapat dicegah dimulai dengan membina keluarga agar bisa menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas.
“Jika tidak ada kerjasama yang kuat antara keluarga, lingkungan, dan SKPD serta pihak terkait maka masalah kualitas penduduk tidak akan tercapai sesuai keinginan kita. Terutama menghadapi bonus demografi beberapa waktu lagi. Kalau kita ingin warga Bukittinggi sejahtera, kita benahi dulu kualitas penduduk kota Bukittinggi,” tegasnya. (ril/AD)