MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Kelompok organisasi kemahasiswaan Bukittinggi yaitu HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Bukittinggi menilai jelang tiga tahun periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober 2017, masih banyak yang tidak sesuai dengan nilai dan visi misi Nawacita seperti yang digaungkan.
Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Bukittinggi, Yudi Gucandra mengatakan ekspektasi rakyat indonesia sangat besar setelah kemenangan Jokowi-Jk. Harapan rakyat saat itu seakan mendapat kepastian akan terciptanya Bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
“Setelah tiga tahun berjalannya Pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa kebijakan Pak Presiden yang bagus untuk masyarakat dan ada juga yang kurang tepat sasarannya. Dalam hal ini saya lebih memandang ke arah dunia pendidikan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kita tidak bisa menafikan jika dunia pendidikan sudah menjadi ladang politik ekonomi bagi beberapa okum,” kata Yudi kepada Menaranews.com, Kamis (19/10).
Menurutnya, tiga tahun berjalan sektor ekonomi menjadi paling banyak sorotan. Pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan, banyak yang tidak tepat proses dan peruntukannya. Hal ini dinilai karena terlalu didominasi oleh investasi asing satu negara.
“Seharusnya sebagai pemimpin tentu harus mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri, bukan malah memperkaya orang asing yang memberi peluang terhadap pengusaha dan pekerja asing lainnya,” tegas dia.
Selain itu, dirinya juga menambahkan ada beberapa sikap kurang tegas dari Presiden RI dalam menanggapi beberapa kasus yang seharusnya itu sesegera mungkin dapat disikapi dan diselesaikan.
“Ada beberapa isu yang perlu diusut secara tuntas. Contohnya kasus HTI yang dibubarkan. Apa HTI salah, atau ada ketakutan dari Pemerintah terhadap HTI. Tidak hanya itu, isu kebangkitan PKI yang sedang panas-panasnya kurang ditanggapi secara tegas. Sudah jelas-jelas ideologi yang digunakan PKI tidak sejalan dengan ideologi negara Indonesia, Pancasila. Di lain sisi, Presiden RI juga membuka ruang terhadap Partai Komunis Tiongkok untuk berdialog di Istana Negara. Ini kebijakan yang seharusnya disikapi dan diselesaikan, karena isu ini sangat sensitif,” ucapnya.
Karena itu, pihaknya berharap dengan momentum tiga tahun Jokowi-JK, kedepannya ada perubahan yang signifikan dari sikap dan kebijakan Presiden RI sehingga kesejahteraan rakyat terjamin.
“Harapan kedepan ada perbaikan dari sikap dan kebijakan yang diambil Presiden RI sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Karena Pak Jokowi – JK naik menjadi Presiden dan Wapres karena suara rakyat, bukan karena orang asing yang disejahterakan,” tutupnya. (AD)